logo web imam sujangi

Anti Kaleng-kaleng Kaleng-kaleng Club
#BukanCalegKalengKaleng

Sekarang ini lagi musim nyaleg. Di mana–mana kita melihat iklan promo berupa baliho, spanduk, poster sampai stiker.  Dimana-mana, mulai dari sudut-sudut jalan, mulut gang, pohon, di tiang listrik, pintu-pintu rumah, sampai ke dalam rumah pun kita jumpai kalender yang bergambar Caleg.

Iklan-iklan itu memasang foto diri Caleg, dari pose cantik, ganteng, keren sampai yang menawan bak malaikat. Ada yang tersenyum ceria hingga bergaya ala koboi Amerika. Ada yang sudah usia kolonial sampai yang masih kinyis-kinyis milenial.

Tak hanya itu, ketika kita membuka Medsos, mudah sekali mata ini menjumpai akun-akun Caleg yang memposting banyak hal untuk menarik pemilih.  Tentu, dengan tampilan yang meyakinkan, walau beberapa ada yang seolah hendak memberikan hiburan juga.

Semua itu, saya maknai sebagai petanda kabar baik. Kenapa baik? Karena setiap jelang Pemilu, setiap lima tahun sekali, banyak masyarakat kita ambil bagian dalam kontestasi politik.

Terhitung sejak reformasi, kita telah menyelenggarakan pemilu sebanyak empat kali. Besok 17 April adalah yang kelima. Namun, keramian yang kita rasakan saat ini dimulai sejak Pemilu 2009.

Hal tersebut dapat terjadi karena sejak Pemilu 2009, negara kita tercinta, Indonesia, menggunakan sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Sistem yang menentukan anggota dewan berdasarkan suara terbanyak yang didapatkan masing-masing Caleg dari berbagai macam partai peserta Pemilu.  

Loyalitas itu penting

Sistem tersebut menurut saya memiliki tingkat persaingan yang amat-sangat tinggi. Sebabnya adalah potensi adanya partai politik yang tidak akan mendapatkan kursi di legislatif.

Segala kemungkinan sangat tergantung suara sah di daerah pemilihan (Dapil) yang didapatkan. Komisi pemilihan umum (KPU) akan menetapkan siapa saja Caleg yang dari setiap Parpol yang berhak duduk sebagai wakil rakyat dari perolehan suara total. Konsekuensi logisnya adalah yang berhak duduk merupakan meraka yang memperoleh suara yang paling banyak.

Walau begitu, jumlah Caleg bisa dikatakan tetap saja banyak. Caleg yang terdaftar di KPU Kab. Sleman saja jumlahnya mencapai 559 orang. Sementara Caleg yang terdaftar di KPU D. I. Yogyakarta jumlahnya 580 orang. Belum lagi ditambah Caleg dari DPR-RI dan DPD-RI. Jadi saya juga mohon maklum kalo ruang publik kawan-kawan pada hari-hari menjelang Pemilu ini akan terus penuh dengan gambar-gambar atau tulisan tentang Caleg dan Parpol.

Saya tidak tahu bagaimana perasaan sebenarnya dari masyarakat terhadap keadaan yang demikian. Yang jelas, bakal ada yang senang karena seperti mendapat berkah. Tidak percaya? Main-mainlah ke temat percetakan dan para konsultan media sosial. Atau ke desa-desa yang didatangi para Caleg itu. Semoga semuanya memang benar-benar menjadi berkah.

Pertanyannya sekarang, apakah masyarakat mengenal para Caleg tersebut? Sebagian mungkin ada yang sudah kenal. Namun, pasti tidak seidikit yang bahkan baru tahu namanya. Terlepas dari itu semua, saya hanya berharap para Caleg tersebut adalah orang-orang yang sudah siap secara kemampuan dan mental.

Berdasarkan pengamatan saya, saya melihat para Caleg terdiri dari berbagai macam latar belakang. Ada yang baru lulus kuliah, ada yang ibu rumah tangga biasa. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, anggota lembaga swadaya masyarakat, mantan kepala desa, pegawai negeri, pejabat pemerintahan, pengacara. Dan ada pula yang belum lama menjadi anggota partai politik, yang baru punya kartu tanda anggota (KTA) menjelang masa pendaftaran pemilu.

Saya membayangkan, bagaimana jika ada dari Caleg-caleg itu sepanjang hidupnya tidak pernah bekerja atau berhubungan dengan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Pasti bila terpilih dan belum punya kemampuan memadai dan siap mental, pasti akan mengalami shock culture yang amat dahsyat.

Namun kita tidak usah heran. Ojo gumun bila yang terpilih adalah yang demikian. Sebab, yang menentukan untuk bisa terpilih menjadi wakil rakyat bukan sederet pengalaman, atau segudang kemampuan atau titel keilmuan Caleg. Yang menentukan Caleg bisa duduk di kursi dewan adalah suara pemilih.

Menanti Gajian Itu Lebih deg-degan dari Nembak Gebetan

Suara pemilih bisa diraih dengan cara kampaye. Satu cara kampanye lagi selain yang sudah saya seubutkan di atas adalah kampanye politik transaksional. Politik transaksional adalah dukungan yang diberikan kepada Caleg setelah sebelumnya terjadi transaksi berupa pemberian barang.

Buruk? Sudah pasti, sebab cara-cara seperti ini bagi saya telah menodai nilai-nilai demokrasi. Saya contohkan, ada Caleg yang banyak berkampaye di komunitas, kampung, dusun, atau kelompok. Selain melakukan sosialisasi, mereka juga menawarkan kerjasama jangka panjang yang manfaatnya hanya dirasakan oleh sebagian orang yang ”berpengaruh” di kelompok itu saja.

Bahkan ada juga yang melakukannya dengan cara yang lebih tidak mutu. Salah satunya dengan memberikan uang yang dihitung per kepala. Istilah populernya adalah bitingan. Rusak sudah Pemilu kita bila semua Caleg melakukan cara-cara ini.

Harus diakui, cara bitingan, selama beberapa kali Pemilu memang pernah menjadi stategi yang cukup ampuh. Namun saya pikir, untuk masa sekarang ini, akan banyak yang harus kecewa jika menggunakan cara kuno yang terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu.

Kenapa? Karena sebagian masyarakat kita sudah cerdas. Saya punya teman yang tetap mengambil uang dari Caleg-caleg itu, tapi ia tetap memilih Caleg yang menurutnya dapat memberikan kebaikkan yang cakupannya lebih besar (Politik uang ini hukumnya sesat). “Ambil aja kan? Mungkin itu rezeki saya,” tutur teman saya itu.

Yang pasti, untuk menjadi anggota dewan di era sistem suara terbanyak seperti sekarang ini membutuhkan dukungan suara yang besar dan solid. Nah proses mendapatkan dukungan itulah yang sulit serta membutuhkan proses yang berdarah-darah.

Tak bisa dipungkiri, bagaimana pun cara kampenya, kampanye di era Pemilu sekarang membutuhkan dana yang bisa dikatakan besar. Maka, bila ada Caleg yang masih terpilih dari golongan yang tidak berkemampuan dan berhati tidak bersih, apa yang akan dilakukannya ketika duduk di lembaga perwakilan?

Kemungkinan besar, yang selalu diprioritaskannya adalah bagaimana bisa mengembalikan biaya kampanye yang besar tersebut. Wajar dan dapat dipahami. Namun jika hal tersebut mendorong orang untuk berbuat korups? Inilah yang menjadi masalah.

Saya juga bisa membayangkan bagaimana kinerja dewan dari Calehg yang demikian. Misal begini, saat mengikuti sebuah rapat, anggota dewan akan berhadapan dengan eksekutif yang rata-rata adalah pejabat karir yang sudah bekerja di pemerintahan lebih dari sepuluh tahun. Terkadang rapat juga dilakukan dengan kepala dinas, atau kepala badan yang sudah menguasai seluk beluk bidang urusan pemerintahan karena telah menjadi tugasnya sehari-hari.

Pada kondisi demikian, seorang anggota dewan yang baru dan belum memiliki kemampuan serta mental hebat, pasti akan mengalami tekanan yang luar biasa. Mau ikut bicara mungkin tidak berani karena merasa masih noob dan tidak memahami urusan pemerintahan. Seandainya tetap nekad berbicara? Mungkin akan ketahuan bagaimana kapasitasnya sehingga akan terus diremehkan bila tidak segera belajar.

Maka sikap paling logis yang bisa diambil adalah diam. Diam adalah sikap yang aman. Fenomena itu memang terjadi. Terutama sejak Pemilu 2009. Kemudian, bila sudah terlalu nyaman, setiap rapat ia akan terus diam. Inilah yang berbahaya karena agenda-agenda terselubung lebih mulus masuk ke peraturan-peraturan yang hendak disahkan.

Untungnya, masih banyak yang terpilih karena memang memiliki modal sosial, jaringan dan kinerja yang baik. Mereka inilah yang biasanya menjadi tulang punggung parlemen di setiap kegiatan dewan, yang kerja keras dalam rapat-rapat.

Sementara yang tidak aktif itu tetap bisa santai-santai saja. Namun karena kinerja dewan bersifat koletif, mirip hukum sholat jenasah, maka kalo sudah ada yang bekerja keras, selesailah urusan. Hasil kerja, misal dari Pansus adalah tetap hasil kerja bersama. Toh tidak ada sangsi yang tegas. Masyarakat juga tidak mengetahui kinerja sehari-hari para anggota dewan.

Jadi bekerja dengan cara yang seperti apa pun tidak akan berpengaruh pada pada pemasukannya. Yang penting pada saat reses, saat bertemu dengan konstituen atau pemilihnya di daerah pemilihan, si anggota dewan tersebut memberi pelayanan yang baik.

Saya memberikan pembuka dengan tulisan seperti ini tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Semata-mata untuk memberi pemahaman kepada yang membaca, bahwa untuk memilih Caleg, mestilah dengan pertimbangan yang matang. Mesti dilihat kemampuannya, pengalamannya, kalau bisa ya yang bersih dan jujur.

Untuk apa? Semua itu agar Caleg yang nantinya terpilih merupakan insan yang bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok fungsi dewan. Agar selama masa lima tahun benar- benar bekerja untuk rakyat, bekerja dengan amanah, bekerja baik di dalam ruang sidang maupun di masyarakat.

Sampai di sini, inti dari tulisan ini adalah jangan sampai kawan-kawan sekalian memilih Caleg yang bermodal uang semata. Istilah saya jangan memilih caleg yang asal-asalan atau caleg yang abal-abal atau caleg kaleng-kaleng. Caleg kaleng-kaleng adalah Caleg yang hanya nyaring suaranya tapi tidak ada isinya, kosong ilmunya, kosong pikirannya dan nol kemampuannya. Semoga semua Caleg yang terpilih nanti memberikan kebaikan untuk kita semua. Semoga.